REZIM JOKOVID MENGABAIKAN DAN TIDAK PERDULI DENGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN RAKYAT

JIWA RAKYAT VERSUS PILKADA

Rakyat dituntut untuk taat hukum mematuhi PSBB. Disisi lain pemerintah sendiri melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan pembiaran dengan memaksakan pilkada di masa pandemi, Pemerintah mengabaikan pencegahan penularan Covid-19.

Ingat !! Satu jiwa rakyat Indonesia jauh lebih berharga untuk dijamin keselamatannya ketimbang menjamin kepentingan para elite politik dalam Pilkada, 

MAKNA DARURAT

Jokowi telah menerbitkan dua Keppres terkait pandemi Covid-19 yakni status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan status Bencana Nasional. Menjadi pertanyaan serius, jika Pilkada tetap dilangsungkan, dimana daya berlaku kedua status tersebut?

Khusus status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, maka sesuai dengan penamaannya tentu penanggulangannya harus dengan cara-cara yang luar biasa. bukan malah mengabaikan Faktor Resiko Kesehatan Masyarakat.

DELIK PEMBIARAN

Memaksakan pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 merupakan perbuatan melawan hukum berupa pembiaran secara sengaja. Pemerintah toidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Rakyat yang berdaulat. oleh karena itu keselamatan jiwa rakyat yang harus diutamakan. bukan yang lainnya. 

SESAT FIKIR PILKADA 2020

Memaksakan Pilkada di masa pandemi covid-19 adalah bukti nyata adanya kesesatan berfikir. Kesesatan berfikir sebab penggunaan pikiran secara salah adalah ciri orang arogan, penuh kesewenang-wenangan.